Panas-Dingin Hubungan Indonesia-China

Lukas Benevides

Lukas Benevides

Manuver tak henti kapal-kapal China di perairan Natuna yang masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia membuat gerah. Mulai dari kapal nelayan hingga kapal militer tak henti melintasi kawasan tersebut.

Yang terbaru, “Ocean Justice Initiative (IOJI) melalui Automatic Identification System (AIS) melaporkan kapal CCG 5901 berlayar di Laut Natuna, di dekat ladang gas Blok Tuna sejak 30 Desember 2022” (www.cnnindonesia.com, 17/01/2023).

Yang menarik adalah hingga saat ini Pemerintah Indonesia kelihatan suam-suam kuku dalam menanggapi akrobat kapal-kapal negeri tirai bambu ini. Mari kita mencari tahu alasan di balik keengganan Indonesia melabrak kapal-kapal China melalui artikel pendek ini.

 

Hubungan Indonesia-China pernah panas

Indonesia merupakan negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang menjalin hubungan diplomatik resmi dengan China pada Juli 1950. Meskipun begitu, hubungan keduanya tidak selalu semulus kulit belut Natuna.

Pada Oktober 1967 Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan China lantaran China kedapatan mengintervensi kebijakan dalam negeri Indonesia. Butuh 23 tahun untuk kembali mengaktifkan hubungan diplomatik tersebut, tetapi baru pada 1998 hubungan bilateral Indonesia-China sungguh membaik (Rizal Sukma, 2009).

Sepintas terlihat, Indonesia rupanya pernah bersikap galak pada China. Sayangnya, sekarang Pemerintah Indonesia kelihatan tak berdaya menonton kegenitan China mengeksploitasi paras indah nan kaya laut Natuna. Mengapa dulu panas, sekarang begitu dingin?

 

Kekuatan militer dan ekonomi

Yohanes Sulaiman di dalam artikelnya “Mengapa Indonesia terus bersikap tidak tegas dalam sengketa Laut Natuna dengan China” (theconversation.com, 14/01/2020), memberikan dua alasan mendasar.

Pertama, budaya militer Indonesia lebih sensitif terhadap ancaman dari dalam daripada dari luar. Setelah memperoleh kemerdekaan, Indonesia beberapa kali mengalami pemberontakan: DI/TII di Jawa Barat (7/081946), PKI Madiun (18/09/1948), APRA di Bandung (1949), RMS di Maluku (1950), dan PRRI/Permesta (1957-1958).

Kedua, Indonesia sedang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi domestik. Salah satu cara menggenjot pertumbuhan ekonomi adalah mendorong investasi. Per kuartal IV-2022, China menjadi negara dengan investasi terbesar di Indonesia, menggeser Singapura yang selama ini menempati posisi puncak. Nilainya tidak main-main, US$ 3,0 miliar (nasional.kontan.co.id, 25/01/2023).

Maka, masuk akal bila Indonesia memilih menjaga kehangatan hubungannya dengan China daripada mengerahkan Angkatan Bersenjata atau membakar kapal-kapal China seperti yang dilakukan mantan Menteri Susi Pudjiastuti.

Ada fondasi sistemik kehebatan China. Pada tahun 1950-1970, kekuatan ekonomi dan militer Indonesia tidak jauh berbeda dari China. Indonesia mulai ketinggalan kereta ketika China mencanangkan peralihan dari perjuangan kelas menuju “economic construction” pada 1978.

Sejak itu, pertumbuhan ekonomi melejit tanpa kendali. Menurut World Economy Outlook International Monetary Fund (Oktober, 2022), China menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Pertumbuhan ekonomi menggila pada masa pemerintahan Presiden Xi Jinping.

Xi Jinping memiliki satu tesis dasar: pertumbuhan ekonomi tanpa kekuatan militer adalah omong kosong. Mao Zedong, bapak pendiri China Komunis, pernah mengatakan, “Kekuatan politik tumbuh dari laras senjata.” (www.bbc.com, 23/10/2022). China belajar dari Amerika Serikat yang selama ini memupuk kantongnya melalui investasi besar-besaran di industri persenjataan.

Presiden Xi mengubah China dari pembangunan ekonomi menuju pembangunan kekuatan militer (www.journalofdemocracy.org, Oktober 2022). Ia sadar: hanya dengan memiliki kekuatan militer raksasa, negara lain tidak berani mengganggu laju pertumbuhan ekonominya.

Cara berpikir China sudah beberapa langkah di depan Indonesia. Indonesia masih tertatih-tatih mencanangkan pembangunan ekonomi. Tujuan Indonesia dan China sebenarnya sama: menjadi negara dengan ekonomi raksasa dunia. Hanya beda strategi. China menggunakan kekuatan militer, Indonesia malah mengira ekonominya dapat berkembang tanpa topangan militer.

Kemajuan China sebenarnya tidak dipicu kebijakan pragmatis-oportunis. China kreatif mengekstrak insight dari sistem pemerintahannya: sosialisme dengan karakter khas China. Belajar dari sejarah, China menolak laize faire, mengintervensi seluk-beluk hidup warganya, terutama mengontrol perusahaan-perusahaan multinasional.

Tidak hanya itu, Pemerintah China membatasi lembaga-lembaga internasional yang membawa misi demokrasi, tetapi sebenarnya menjadi budak Amerika dan Eropa Barat untuk menggoncangkan stabilitas ekonomi dan keamanan China.

Alhasil, China berhasil menjamin keamanan domestik, mempercepat roda ekonominya tanpa hambatan internal dan gangguan eksternal. Dengan kekuatan militer yang kuat, ekonomi China bertumbuh bebas tanpa hambatan dari negara manapun.

Indonesia justru berada pada posisi terbalik dari China. Indonesia mengadopsi demokrasi, tetapi belum juga tampak demokrasi khas Indonesia. Bayang-bayang demokrasi Barat masih saja menghantui Indonesia. Pemerintah bahkan membiarkan lembaga-lembaga yang membawa misi demokrasi berteriak-teriak tentang nilai-nilai universal, tetapi justru menjadi kanal intervensi asing.

Dan Slater memuji Indonesia sebagai ‘contoh’ negara demokrasi (Journal of Democracy, Volume 34, Number 1, January 2023). Namun ia kelihatan kurang jujur mengakui bahwa demokrasi Indonesia rapuh, mudah digoyangkan negara-negara lain yang merasa kepentingannya terancam oleh Indonesia.

Henry Kissinger, diplomat ulung dan pejabat Gedung putih tiga dekade, pernah menulis: diplomasi internasional tidak pernah semata untuk ketertiban dunia, melainkan kepentingan nasional (Diplomacy, 1994). Indonesia sepertinya lupa, untuk menjaga ketertiban dunia, sebagaimana diamanatkan Konstitusi, tidak mungkin tercapai bila kondisi internal rentan.

China sadar penuh, diplomasi kebijakan luar tidak pernah terutama untuk kepentingan seluruh dunia, melainkan kepentingan nasional (www.journalofdemocracy.org, Januari 2023).

China belajar: untuk mengalahkan rivalnya (Amerika Serikat), ia harus menguasai jurus lawannya. Indonesia mungkin perlu belajar dari China: untuk mengalahkan China, Indonesia harus menguasai jurus China.

WhatsApp
Facebook
Twitter